Kebijakan merupakan suatu prinsip yang digunakan dalam melakukan pengambilan keputusan. Ini sebagai pedoman dalam bertindak. Setelah ditetapkannya suatu kebijakan, selanjutnya adalah melaksanakannya.
Pemantauan atas pelaksanaan kebijakan publik dilakukan untuk menilai apakah kebijakan tersebut telah sesuai dengan tujuan yang diharapkan atau tidak. Evaluasi kebijakan publik dilakukan dengan beberapa cara, yaitu
- rumusan sasaran dan tujuan harus jelas dan spesifik
- tidak adanya rumus baku dalam rumusan dan penetapan kriteria, maka kriteria dapat dipelajari sambil melakukan
Kriteria yang digunakan dalam mengevaluasi kebijakan publik
Equity and Fairness (keadilan dan kewajaran)
Kebijakan publik dapat diuji dengan berbagai macam pertanyaan. Kewajaran dalam persepsi sosial dan keadilan bagi elemen individu yang terdampat perlu untuk ditelusuri. Contohnya adalah menilai suatu tindakan dari penutupan usaha yang menyebabkan polusi udara dibandingkan pembukaan lapangan kerja.
Economic efficiency (efisiensi ekonomi)
Kebijakan publik dapat ditinjau dari sudut Pareto efficiency, yaitu alokasi sumber daya dari kondisi yang tidak mungkin – melalui perubahan alokasi – sehingga mencapai kondisi di mana seseorang atau beberapa orang mengalami kepuasan yang lebih baik tanpa adanya pihak lain yang terbebani.
Paternalism (sistem paternal)
Kebijakan publik dapat dievaluasi dari asumsi bahwa pemerintah merupakan entitas yang mengetahui segala permasalahan sosial yang ada. Selain itu pemerintah juga memiliki kuasa dalam penentuan arah kebijakan dan pembuatan undang-undang. Sebagai contoh, orang tidak memiliki tabungan yang cukup di usia pensiun sehingga pemerintah perlu untuk mengalokasikan belanja sosial dari pendapatannya untuk membantu penduduk berusia lanjut memperoleh manfaat.
Freedom of choice (kebebasan individu)
Asas demokrasi mendorong kebebasan individu dalam perekonomian memungkinkan pertukaran sukarela atau mempromosikan proses pengambilan keputusan sukarela yang didasarkan atas pertimbangan dagang yang bebas biaya transfer antar pihak yang bertransaksi.
Stabilization (stabilisasi)
Kebijakan publik dapat dianalisis dengan menilai kebijakan yang diambil dapat meningkatkan pengeluaran agregat.
Trade off
Secara umum, penekanan efisiensi dan keadilan sebagai kriteria dalam melakukan evaluasi atas kebijakan publik mungkin dapat menyebabkan konflik substansial antara beberapa kriteria. Misalnya, kebijakan upah minimum dapat mendorong keadilan, tetapi juga mungkin tidak efisien.
Kriteria yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap suatu kebijakan publik sangat beragam, tidak terbatas pada apa yang telah di tulis di atas. Beberapa kriteria di atas tersebut dapat digunakan dalam analisis dan evaluasi dari kebijakan publik.
